KOMPAS.com - Pelaksanaan ujian nasional yang kredibel dilakukan dengan peningkatan pengawasan. Daerah-daerah tertentu yang disinyalir rawan kecurangan akan lebih diperketat pengawasannya.
Kita ingin semua sekolah dan daerah melaksanakan UN dengan jujur supaya hasilnya murni.
"Kita ingin semua sekolah dan daerah melaksanakan UN dengan jujur supaya hasilnya murni. Dengan hasil yang murni, bantuan-bantuan yang diberikan ke sekolah itu akan tepat sasaran sehingga terjadi perbaikan mutu pendidikan," kata Djemari Mardapi, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, di Jakarta, Selasa (19/1/2010).
Dalam pengawasan UN tahun ini, peran perguruan tinggi dalam pengawasan pelaksanaan UN di jenjang SMA/MA diperkuat. Demikian juga peran perguruan tinggi dalam tim pemantau independen untuk pelaksanaan UN tingkat SMP dan SMK.
"Jika tahun lalu, perguruan tinggi cuma pengamat. Tahun ini mereka sebagai pengawas yang bisa masuk ruang kelas jika dibutuhkan. Dalam briefing kepada guru-guru pengawas ruangan, perguruan tinggi juga terlibat," kata Djemari yang juga Koordinator UN.
Pegawas dari perguruan tinggi idealnya minimal dua orang per sekolah. Namun, anggaran yang terbatas menyebabkan pengawasan dari perguruan tinggi hanya bisa dipenuhi satu orang per sekolah. "Untuk daerah-daerah tertentu, kami tetap minta supa bisa minimal dua pengawas dari perguruan tinggi di tiap sekolah," ujar Djemari.
Dalam upaya mencapai UN kredibel, Pusat Penilaian Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional ditugaskan untuk memetakan hasil UN dan kejujuran menurut sekolah, provinsi, kota/kabupaten.
