KOMPAS.com — Dari tujuh fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan dan PKS yang menyatakan menolak Ujian Nasional 2010 dilaksanakan.
"Ujian nasional disetujui dilaksanakan dengan catatan dua fraksi menolak, yaitu PDI-P dan PKS," kata pimpinan Panja Rully Chairul Azwar dalam Rapat Panitia Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional membahas penetapan akhir pelaksanaan UN 2010 dan keputusan anggaran UN di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1/2010) malam.
Fraksi Demokrat, Golkar, PKB, PPP, dan PAN menyetujui bahwa UN dilaksanakan dengan berbagai catatan dan syarat-syarat bahwa perbaikan pelaksanaan dilakukan pada Maret 2010 dan berbagai usulan perbaikan pada pelaksanaan UN 2011.
Untuk itu, keenam fraksi masing-masing juga menyatakan agar tanda "bintang" pada anggaran UN segera dicabut atau diloloskan. Anggaran itu senilai Rp 562.831.199.
"Ujian nasional disetujui dilaksanakan dengan catatan dua fraksi menolak, yaitu PDI-P dan PKS," kata pimpinan Panja Rully Chairul Azwar dalam Rapat Panitia Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional membahas penetapan akhir pelaksanaan UN 2010 dan keputusan anggaran UN di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1/2010) malam.
Fraksi Demokrat, Golkar, PKB, PPP, dan PAN menyetujui bahwa UN dilaksanakan dengan berbagai catatan dan syarat-syarat bahwa perbaikan pelaksanaan dilakukan pada Maret 2010 dan berbagai usulan perbaikan pada pelaksanaan UN 2011.
Untuk itu, keenam fraksi masing-masing juga menyatakan agar tanda "bintang" pada anggaran UN segera dicabut atau diloloskan. Anggaran itu senilai Rp 562.831.199.
