KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak perbaikan UN pada 2011. Pelaksanaan UN 2010 masih dapat diterima, namun sebagai UN transisi untuk perbaikan UN di tahun depan.
"UN tahun ini dimaknai sebagai UN transisi. Tetapi untuk tahun depan, pelaksanaan UN harus dikaji secara mendasar dalam sebuah kerangka reformasi pendidikan yang menyeluruh," ujar Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI.
Perbaikan pelaksanaan ujian nasional yang tidak merugikan siswa mesti dilakukan. Persoalan ujian nasional yang terus jadi polemik mesti diselesaikan dengan merumuskan kembali model evaluasi yang lebih adil bagi siswa di tengah kondisi mutu pendidikan yang belum merata.
Penilaian kelulusan siswa diminta untuk memperhitungkan proses belajar siswa, setidaknya selama di kelas tiga. Siswa tetap harus mencapai nilai minimum tertentu untuk lulus, tetapi dari hasil penilaian yang lebih adil.
Desakan untuk mengevaluasi keberadaan ujian nasional (UN) yang digelar pemerintah juga datang dari DPR. Nasib pelaksanaan UN akan ditentukan dalam rapat di DPR malam ini.
Ketua Poksi Fraksi PDI Perjuangan Heri Akhmadi di Jakarta, Rabu (27/1/2010), menegaskan hasil UN sebagai penentu kelulusan yang memveto penilaian lain sangat tidak adil. Akibatnya, penilaian lain yang dilaksankan guru dan sekolah menjadi tidak ada artinya.
Fraksi PDI perjuangan mendesak pemerintah menghentikan model evaluasi UN seperti saat ini supaya tidak terjadi keresahan yang bekerpanjangan di masyarakat. Juga untuk menghindarkan dunia pendidikan masuk dalam ranah hukum dan politik.
"UN tahun ini dimaknai sebagai UN transisi. Tetapi untuk tahun depan, pelaksanaan UN harus dikaji secara mendasar dalam sebuah kerangka reformasi pendidikan yang menyeluruh," ujar Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI.
Perbaikan pelaksanaan ujian nasional yang tidak merugikan siswa mesti dilakukan. Persoalan ujian nasional yang terus jadi polemik mesti diselesaikan dengan merumuskan kembali model evaluasi yang lebih adil bagi siswa di tengah kondisi mutu pendidikan yang belum merata.
Penilaian kelulusan siswa diminta untuk memperhitungkan proses belajar siswa, setidaknya selama di kelas tiga. Siswa tetap harus mencapai nilai minimum tertentu untuk lulus, tetapi dari hasil penilaian yang lebih adil.
Desakan untuk mengevaluasi keberadaan ujian nasional (UN) yang digelar pemerintah juga datang dari DPR. Nasib pelaksanaan UN akan ditentukan dalam rapat di DPR malam ini.
Ketua Poksi Fraksi PDI Perjuangan Heri Akhmadi di Jakarta, Rabu (27/1/2010), menegaskan hasil UN sebagai penentu kelulusan yang memveto penilaian lain sangat tidak adil. Akibatnya, penilaian lain yang dilaksankan guru dan sekolah menjadi tidak ada artinya.
Fraksi PDI perjuangan mendesak pemerintah menghentikan model evaluasi UN seperti saat ini supaya tidak terjadi keresahan yang bekerpanjangan di masyarakat. Juga untuk menghindarkan dunia pendidikan masuk dalam ranah hukum dan politik.
